DKR Papua Laksanakan Pendataan dan Pengaduan Kesehatan Masyarakat

JUBI—Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Provinsi Papua mulai melaksanakan program pendataan dan pembangunan Posko penganduan kesehatan masyarakat di setiap kampung.

Hal ini diungkapkan Ketua DKR Provinsi Papua Otis Takimai kepada JUBI di Sekretariat DKR Provinsi Papua, Jayapura, Senin (19/1). Otis mengatakan, hingga saat ini DKR telah terjangkau di 21 Kabupaten dan 1 Kota Jayapura di wilayah Provinsi Papua.
“Program yang dilakukan pada 21 Kabupaten dan 1 Kota Madya adalah pendataan dan pembangunan pos pengaduan kesehatan masyarakat,” kata Otis.
Menurut Otis, rencana program yang dilakukan oleh DKR Provinsi Papua antara lain, pendataan dan pembangunan posko pengaduan kesehatan, advokasi data masyarakat.
“Sebenarnya pendataan dan pembangunan posko pengaduan kesehatan masyarakat telah dilakukan pada Desember 2008 lalu, tetapi karena  Hari Raya Natal dan Tahun Baru,  maka program tersebut diundurkan sehingga program selanjutnyapun mengalami kemudunduran,” tukas Otis.
Hal senada disampaikan Koordinator DKR Kabupaten Jayapura Lister Suebu di Jayapura, Senin (19/1) mengungkapkan, waktu yang diberikan DKR Porvinsi untuk pendataan kesehatan selama dua minggu. “Selama dua minggu ini kami telah melakukan pendataan di 5 Kampung masing-masing  Yoboi, Kehiran, Doyo Lama dan Doyo Baru.
Diucapkan Lister, pendataan ini dilakukan dengan cara mendatangi kader-kader Posyandu dan Kepala-Kepala Kampung setempat, kemudian membagikan formulir pengisian jenis-jenis penyakit yang dialami mayarakat setempat. ”Kepala-Kepala Kampung itu diwawancarai untuk menjelaskan pembagian formulir,” kata Lister, seraya menegaskan, selain mendatangi Kepala Kampung dan Kader Posyandu, masyarakat umum juga diberikan formulir untuk mengisi penyakit yang sering diderita.”
Dalam melakukan pendataan, urai Lister, masyarakat  menerima dan senang, namun ada juga kendala yang dialami di lapangan saat melakukan pendataan adalah masyarakat dan Kepala Kampung kadang tak menerima atau tak mengijinkan pendataan dilakukan.
Kendala yang sama juga dialami Ketua DKR Kabupaten Jayapura Arnoldus Mokay,SE. Dia mengatakan, kadang-kadang masyarakat tak menerima kedatangan petugas lapangan seperti yang dialami terhadap Kepala Kampung Doyo.
Arnoldus menambahkan, pembentukan DKR Kabupaten Jayapura ini belum lengkap karena baru ditentukan adalah Ketua dan Sekretaris DKR, sedangkan tenaga teknis lainnya belum dilengkapi sehingga pekerjaan yang dilakukan selama ini belum maksimal.  ”Jadi selama ini untuk pendataan masih dibantu oleh Koordinator DKR Kabupaten yang ditunjuk langsung dari DKR Provinsi Papua. (Musa Abubar)


Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: